JAKARTA, – Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus terpenuhi tanpa melihat tempat tinggal dan kondisi ekonomi.
Prinsip tersebut kembali ditegaskan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Putih Sari, saat menyoroti persoalan kesehatan di Indonesia.
Oleh karena itu, kader Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto ini menilai pembangunan kesehatan tidak cukup hanya menghadirkan fasilitas fisik.
Saat ini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengupayakan pembangunan fasilitas seperti rumah sakit dan puskesmas.
Namun menurutnya, negara juga harus memastikan seluruh rakyat mendapat kesempatan yang sama untuk hidup sehat dan memperoleh layanan berkualitas, termasuk warga di daerah terpencil.
Pemerintah Paham Pentingnya Pemerataan Layanan
Putih Sari menjelaskan bahwa pemerintah hari ini memahami kewajiban negara dalam pemenuhan hak kesehatan.
Selain itu, ia menilai pemenuhan hak tersebut harus menjangkau masyarakat di wilayah terluar dan daerah dengan keterbatasan akses.
Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam sebuah kegiatan di Kompleks Parlemen.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2026.
Tantangan Kesehatan Masih Besar
Putih Sari mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi pekerjaan besar di sektor kesehatan.
Ia menyebutkan beberapa persoalan mulai dari tingginya beban penyakit menular dan tidak menular, masalah gizi dan stunting, kesehatan ibu dan anak, hingga ketimpangan akses layanan dan keterbatasan tenaga medis di berbagai daerah.
Ia kemudian menyampaikan pernyataan sebagai berikut:
“Karena memang kita sampai dengan hari ini masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan di dunia kesehatan, mulai dari beban penyakit, apakah itu menular ataupun juga penyakit tidak menular,” kata Putih Sari usai membuka Kongres Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (30/10).
Fokus Tidak Hanya Pengobatan
Menurut Putih Sari, berbagai persoalan kesehatan membutuhkan penanganan yang menyeluruh.
Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada pengobatan saat masyarakat sakit, tetapi juga harus memperkuat pencegahan, edukasi kesehatan, dan deteksi dini terhadap risiko penyakit.
Sementara itu, ia menegaskan pemerataan layanan kesehatan harus menjadi perhatian serius dalam pembangunan nasional.
Sebab hingga kini masih ada masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam mengakses fasilitas kesehatan dan tenaga medis.
Kesehatan Adalah Tanggung Jawab Negara
Putih Sari mengingatkan bahwa hak memperoleh pelayanan kesehatan telah terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu, pemenuhan hak tersebut bukan sekadar program pembangunan, melainkan bagian dari tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.
Sebagai pimpinan Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, Putih menekankan pentingnya memastikan pembangunan sektor kesehatan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Selanjutnya, ia menyampaikan pernyataan sebagai berikut:
“Jadi pembangunan kesehatan ini harus bisa memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka tinggal, apapun kondisi sosialnya, ekonominya, itu harus memiliki kesempatan yang adil untuk bisa hidup sehat,” tutur Putih.
Dengan demikian, ia berharap pembangunan kesehatan yang adil dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat di masa depan.
