BANDUNG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Hasim Adnan, menegaskan bahwa optimalisasi aset strategis daerah bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan tegas ini muncul di tengah agenda Pansus XIII DPRD Jawa Barat yang sedang melakukan evaluasi mendalam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah peninjauan ulang pola kerja sama dengan Jatinangor National Golf Resort.
Poin Utama Evaluasi Pansus XIII:
Audit Kontribusi Finansial: Menilai apakah bagi hasil atau nilai sewa yang berjalan saat ini sudah sesuai dengan nilai pasar dan potensi keuntungan lahan tersebut.
Optimalisasi Aset Idle: Memastikan tidak ada lahan strategis milik Pemprov Jabar yang terbengkalai tanpa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Transparansi Kerja Sama: Mendorong keterbukaan dalam kontrak kerja sama antara pihak ketiga dengan pemerintah daerah agar lebih akuntabel.
“Aset daerah adalah modal besar bagi pembangunan. Kita tidak ingin kerja sama yang ada justru jalan di tempat atau bahkan merugikan potensi pemasukan Jabar. Jatinangor National Golf Resort harus memberikan nilai tambah yang konkret bagi PAD,” ujar Hasim Adnan.
Langkah Selanjutnya
Pansus XIII dijadwalkan akan memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan sinkronisasi data terkait pengelolaan aset. Evaluasi LKPJ 2025 ini diharapkan menjadi titik balik bagi Pemprov Jabar dalam mengelola kekayaan daerah secara lebih profesional dan agresif demi kepentingan publik.
Red
