Jakarta – Sebanyak 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) sepakat kembali mengusung Sudaryono sebagai Ketua Umum DPP APPSI periode 2026–2031.
Keputusan tersebut menjadi salah satu hasil Pra Musyawarah Nasional (Pra-Munas) APPSI yang digelar di Jakarta pada 30–31 Oktober 2026. Dukungan itu akan dibawa ke Musyawarah Nasional (Munas) ke-V APPSI yang dijadwalkan berlangsung pada 27–29 November 2026.
Pra-Munas yang dihadiri 30 pengurus DPW dari berbagai provinsi ini membahas arah organisasi dan kepemimpinan periode berikutnya. Selain soal ketua umum, forum juga menyepakati dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan tetap menempatkan kepentingan pedagang pasar tradisional sebagai agenda utama.
Sudaryono yang juga menjabat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku dukungan tersebut memiliki arti tersendiri. Selama lima tahun memimpin APPSI, ia membangun kedekatan emosional dengan pengurus daerah melalui kunjungan langsung ke pasar-pasar tradisional.
“Saya seperti ini saat ini karena APPSI, pengurus APPSI. Saat saya berkunjung ke pasar-pasar, saya selalu ditemani pengurus DPW dan DPD. Kita ini punya ikatan emosional karena banyak pengalaman yang saya dapat,” kata Sudaryono dalam sambutannya.
Menurutnya, pengalaman turun langsung dan mendengar keluhan pedagang menjadi bagian penting dari kepemimpinannya.
Sementara itu, Ketua Harian APPSI Don Muzakir menyebut dukungan kepada Sudaryono bukan tanpa alasan. Ia menilai Sudaryono sebagai sosok pekerja keras, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas organisasi maupun tugas dari Presiden Prabowo.
“Ia mampu memahami dan menjalankan program Presiden Prabowo Subianto. Sosok yang ikhlas dan konsisten dalam bekerja,” ujar Don Muzakir.
Selain pemilihan ketua umum, Pra-Munas juga menyepakati sejumlah agenda strategis untuk Munas ke-V, di antaranya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan penguatan struktur organisasi dari pusat hingga daerah.
Penguatan peran APPSI dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada pasar tradisional juga menjadi usulan utama dari daerah.
