SUKABUMI – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk lebih fokus dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran daerah.
Hal itu ia sampaikan saat melaksanakan Reses Ketiga Tahun Sidang 2026 di Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Senin (26/10/2026).
Menurut Hamzah, pengelolaan anggaran harus terarah dan tidak tersebar ke terlalu banyak program tanpa penyelesaian maksimal. Ia mengusulkan agar prioritas pembangunan ditentukan per sektor, dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau perlu, anggaran satu tahun ke depan difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Tahun berikutnya pendidikan atau kesehatan, kemudian sektor sosial. Dengan begitu, pembangunan bisa lebih terarah dan persoalan masyarakat dapat diselesaikan secara bertahap,” ujar Hamzah.
Ia menilai, perencanaan anggaran yang terfokus harus dibarengi komunikasi dan koordinasi yang kuat antara Pemda dengan DPRD Kabupaten Sukabumi, DPRD Provinsi Jawa Barat, serta anggota DPR RI dari Dapil Sukabumi.
Sinergi tersebut menjadi kunci untuk mendatangkan dukungan anggaran dari pusat maupun provinsi, terutama untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang belum tertangani menyeluruh.
Hamzah mencontohkan pembangunan ruas Jalan Kertajaya–Cihaur sepanjang sekitar lima kilometer yang terealisasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pengawalan anggaran dari pemerintah pusat. Ia berharap penanganan ruas Jalan Gunung Keramat dapat direalisasikan pada 2027.
Soroti Persoalan BPJS PBI
Di sisi lain, Hamzah menegaskan persoalan kesehatan juga butuh perhatian serius. Dalam reses tersebut, ia menerima aspirasi masyarakat mengenai BPJS Kesehatan, terutama kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Ia mengungkapkan, kebutuhan pembiayaan BPJS PBI di Kabupaten Sukabumi diperkirakan mencapai 420.000 jiwa. Sementara kemampuan pembiayaan pemerintah kabupaten hanya mencakup sekitar 210.000 jiwa.
“Persoalan BPJS ini sangat krusial. Masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan kesehatan. Aspirasi yang kami terima akan dibawa dan disuarakan di DPRD agar mendapatkan perhatian serta tindak lanjut,” katanya.
Hamzah juga meminta kejelasan mengenai kebijakan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang harus disertai juklak dan juknis yang jelas agar masyarakat tidak bingung saat mengakses layanan.
“Harapannya, komunikasi antara bupati dan seluruh wakil rakyat di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat semakin baik. Dengan kolaborasi yang kuat, dukungan anggaran bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.
Hamzah Gurnita, DPRD Kabupaten Sukabumi, Reses DPRD Sukabumi, Anggaran Sukabumi, BPJS PBI Sukabumi
