JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kinerja investasi dan sektor produktif yang terus diperkuat sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Ekonomi dan stabilitas sektor riil, ini ekonomi kita terus tumbuh di atas 5 persen, yaitu 5,45 persen, di mana ini lebih tinggi dari global rata-rata yang 3 persen dan kita di sini tertinggi di G20 Pak Presiden, dan juga salah satu yang tertinggi di ASEAN,” ujar Menko Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026.
“Dari segi manufaktur optimis, PMI (Purchasing Managers’ Index) naik lagi di 52,4, yaitu di atas 50. Kemudian surplus dagang kita juga positif 7,25, dari segi konsumen positif 118,1, pengangguran sejak 94 ini pengangguran terendah Pak Presiden, 4,65 persen, dan rasio gini juga terus membaik 0,368,” imbuh Menko Airlangga.
Disiplin Fiskal Terjaga Dan Kredit Bank Tumbuh Double Digit
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyebut pemerintah juga terus menjaga disiplin fiskal dan stabilitas sistem keuangan untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Menko Airlangga melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tercatat sebesar 1,24 persen dan masih sesuai dengan arah yang direncanakan.
Dari sisi moneter, Menko Airlangga mengapresiasi keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75 persen. Sementara itu, Menko Airlangga menyebut imbal hasil surat berharga negara tenor 10 tahun tercatat sebesar 7,21 persen.
“Yield daripada surat berharga untuk 10 tahun di 7,21 persen, cadangan devisa masih cukup membiayai 6,5 bulan import, yaitu 146,3 bilion, kredit bank tumbuh double digit, 13,65 persen, dana dari masyarakat 10,94, modal perbankan juga solid Pak Presiden, 24,10, dan kredit macet 2,11 persen, relatif kecil,” ucap Menko Airlangga.
Stimulus Kuartal IV Dan Nataru Untuk 6,6 Juta Masyarakat
Dalam SKP tersebut, turut dibahas pelaksanaan stimulus ekonomi kuartal IV 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo. Paket kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi rumah tangga, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.
“Program 1 orang 1 rekening ini dijalankan di kuartal keempat, anggarannya 1,28 triliun, kemudian bantuan pangan beras, 10 kilogram per bulan untuk 33,24 juta KPM, ini anggarannya 17,54 (triliun), kemudian bantuan subsidi upah 300 ribu untuk 3 bulan, sekaligus nanti di November-Desember, nah ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja, anggarannya 11,97 (triliun),” ungkap Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga mengatakan pemerintah menyiapkan stimulus transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Berdasarkan laporan Menko Airlangga, stimulus yang telah disepakati sejak pertengahan tahun tersebut diperkirakan memberikan manfaat kepada sekitar 6,6 juta masyarakat dengan anggaran sekitar Rp883,4 miliar.
“Kemudian Stimulus Nataru, ini sudah disepakati diskon 30 persen daripada tiket, kemudian 30 persen juga untuk kapal, kemudian jasa kepelabuhan juga diberikan spesial harga dari ASDP, kemudian juga PPN ditanggung pemerintah untuk perjalanan udara di dalam negeri. Jadi ini program yang sebetulnya program yang ini sudah disetujui di bulan pertengahan tahun ini, efeknya kepada 6,6 juta dan biayanya sekitar 883,4 miliar,” ucap Menko Airlangga.
Program Lanjutan Januari 2027 Magang Nasional Dan PPN DTP Rumah
Selain stimulus akhir tahun, Presiden Prabowo juga mendorong persiapan berbagai program lanjutan yang diharapkan mulai berjalan pada Januari 2027. Program-program tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, mendukung daya beli pekerja, memperluas akses perumahan, dan menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi.
“Untuk program tahun depan yang diharapkan ini bisa dimulai di bulan Januari, yaitu magang nasional dilanjutkan 150.000 peserta, kemudian juga vokasi nasional ini juga dilanjutkan untuk 300.000 peserta, kemudian PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja dengan gaji maksimal 10 juta, itu juga untuk seluruh sektor, kemudian evaluasi mengenai peningkatan batas PTKP yang sekarang 54 juta, tentu mempertimbangkan inflasi dan upah minimum,” ungkap Menko Airlangga.
Pada sektor perumahan, pemerintah merencanakan kelanjutan fasilitas PPN ditanggung Pemerintah. Airlangga menyebut pemerintah turut menyiapkan relaksasi iuran untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Kematian, serta penguatan manfaat jaminan ketenagakerjaan dan dukungan terhadap KPR bersubsidi. Sedangkan di sektor industri perhiasan, pemerintah juga membahas penyesuaian standar kadar emas dari 99,99 persen menjadi 99,9 persen sesuai standar industri yang disampaikan dalam laporan.
“Kemudian PPN ditanggung pemerintah juga dilanjutkan untuk rumah di atas 2 miliar dan maksimum 5 miliar, relaksasi iuran dari jaminan kehilangan kerja dan jaminan kematian, kemudian tambahan manfaat jaminan kerja dan KPR bersubsidi dan MBT, plus untuk sektor perhiasan, perubahan daripada standar yang sementara ini bebas emas 99,99 persen, ini sebetulnya standar industri nya seharusnya 99,9 persen,” pungkas Menko Airlangga.
