Sukabumi – Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi lokasi kegiatan Reses Ketiga Tahun Sidang 2026. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, pukul 14.30 WIB.
Dalam forum tersebut, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi bertemu langsung dengan warga. Ia mencatat keluhan paling mendesak soal jaminan kesehatan dan kondisi jalan.
BPJS PBI Jadi Keluhan Utama Warga
Warga menyampaikan persoalan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran atau PBI masih belum tuntas. Oleh karena itu, aspirasi ini akan masuk pembahasan di DPRD Kabupaten Sukabumi untuk mencari solusi nyata.
Anggota dewan tersebut menjelaskan kebutuhan pembiayaan BPJS PBI di Kabupaten Sukabumi mencapai sekitar 420.000 jiwa. Namun kemampuan pemerintah kabupaten baru menjangkau sekitar 210.000 jiwa. Sementara itu ketersediaan anggaran masih terbatas.
“Persoalan BPJS ini sangat krusial. Masyarakat benar-benar membutuhkan jaminan kesehatan, tetapi kemampuan anggaran daerah terbatas. Ini harus dibenahi dan akan saya laporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti,” ujar Hamzah gurnita Ketua komisi ll 26 Oktober 2026.
Tagih Kepastian Aturan Berobat dari Gubernur
Selain jumlah kepesertaan, ia juga menyoroti pernyataan Gubernur Jawa Barat soal kemudahan masyarakat berobat di mana saja. Menurutnya pernyataan tersebut belum memiliki petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas.
Akibatnya masyarakat bingung ketika membutuhkan layanan kesehatan. Karena itu ia meminta Gubernur memberikan aturan yang tegas dan mudah dipahami.
“Saya berharap Pak Gubernur memberikan jawaban yang konkret, jangan sampai mengambang. Masyarakat, khususnya warga Kabupaten Sukabumi, membutuhkan kepastian mengenai akses pelayanan kesehatan,” kata Hamzah.
Di sisi lain, ia juga meminta BPJS Kesehatan mengevaluasi mekanisme penagihan tunggakan. Ia menilai penagihan terhadap peserta yang sudah meninggal dunia harus menjadi perhatian. Sebab persoalan administrasi seperti itu menambah beban warga.
Jalan Gunung Keramat Ditargetkan Terealisasi 2027
Selain kesehatan, sektor infrastruktur juga masuk dalam pembahasan reses. Salah satunya rencana penanganan ruas Jalan Gunung Keramat yang masuk target pengerjaan pada 2027.
Ia menyebut rencana tersebut merupakan hasil pengajuan pemerintah kabupaten. Kemudian rencana tersebut mendapat dorongan dari anggota DPR RI Zainul Munasihin yang mengawal anggaran dari pemerintah pusat.
“Insyaallah, ruas Jalan Gunung Keramat tahun depan bisa dieksekusi. Ini tidak terlepas dari peran Kang Zainul yang mendorong dan mengawal anggaran pusat agar masuk ke Kabupaten Sukabumi,” ungkapnya.
Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Percepatan Jalan
Ia menilai dukungan anggaran pemerintah pusat sangat penting untuk percepatan pembangunan. Pasalnya kemampuan keuangan daerah belum mampu menangani semua ruas jalan rusak secara bersamaan.
Selanjutnya ia menyebut pembangunan ruas Jalan Kertajaya-Cihaur sepanjang sekitar lima kilometer menjadi contoh kolaborasi yang berhasil. Proyek tersebut terealisasi melalui dukungan Dana Alokasi Khusus atau DAK yang dikawal anggota DPR RI.
Oleh sebab itu sinergi antara pemerintah kabupaten, DPRD Kabupaten Sukabumi, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan DPR RI perlu terus diperkuat. Dengan kolaborasi tersebut, maka lebih banyak kebutuhan infrastruktur warga dapat terealisasi.
