Jakarta, matasosial.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akhirnya memberikan penjelasan terkait 94 warga yang meninggal dunia di pengungsian pascagempa Nusa Tenggara Timur. Penjelasan ini BNPB sampaikan di Jakarta, pada Rabu, 17 September 2026, untuk meluruskan spekulasi yang berkembang di masyarakat.
BNPB menegaskan bahwa 94 warga tersebut merupakan kelompok rentan, terutama lanjut usia atau lansia, yang memiliki riwayat penyakit kronis. Dengan demikian, penyebab wafatnya warga terdampak tersebut bukan akibat trauma fisik langsung maupun reruntuhan bangunan akibat gempa.
Klarifikasi BNPB dan Kemenkes Soal Penyebab Kematian
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan penjelasan tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terpadu. Verifikasi ini melibatkan BNPB dan Kementerian Kesehatan di tujuh kabupaten terdampak. Oleh karena itu, data ini memiliki keakuratan yang terverifikasi.
Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, tim medis menyimpulkan bahwa sebagian besar korban meninggal dunia di pengungsian merupakan kelompok lansia dengan komplikasi penyakit kronis yang telah diderita sebelumnya, seperti stroke dan diabetes melitus. Selain itu, tim juga menemukan faktor kerentanan lain yang memperburuk kondisi kesehatan penyintas di pengungsian.
“Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terpadu antara BNPB dengan Kementerian Kesehatan di tujuh kabupaten terdampak kami meluruskan bahwa 94 warga tersebut tidak meninggal akibat trauma fisik langsung atau reruntuhan bangunan akibat gempa bumi,” kata Berton, Kamis (17/9).
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk menghentikan spekulasi di tengah masyarakat. Banyak informasi simpang siur yang menyebut bahwa korban meninggal akibat luka gempa. Namun, hasil verifikasi medis menunjukkan fakta yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu meluruskan informasi secara terbuka.
Penanganan Medis Maksimal Sejak Hari Pertama Gempa
Berton menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan penanganan medis secara maksimal melalui berbagai fasilitas kesehatan dan pos kesehatan terpadu sejak gempa terjadi pada 15 Agustus lalu. Bahkan, penanganan sudah berjalan sejak hari pertama pascagempa.
Ia melanjutkan, sejak hari pertama pascagempa, BNPB telah mengaktifkan pos dukungan logistik di Labuan Bajo dan Maumere. Bantuan medis, obat-obatan, serta berbagai peralatan yang dibutuhkan juga terus disalurkan kepada para pengungsi, baik yang berada di lokasi pengungsian terpusat maupun pengungsian mandiri.
Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa distribusi bantuan tidak hanya fokus pada logistik makanan. Bantuan kesehatan menjadi prioritas utama, terutama untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Kemudian, tim medis terus melakukan pemantauan rutin di setiap pos pengungsian.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiagakan fasilitas kesehatan darurat di sekitar lokasi terdampak. Tujuannya agar penyintas yang membutuhkan perawatan lanjutan bisa segera mendapatkan rujukan. Oleh karena itu, upaya penyelamatan terus berjalan secara berkesinambungan.
Jumlah Pengungsi Turun, Pelayanan Kesehatan Tetap Siaga
Pemerintah juga terus memastikan fasilitas kesehatan dan pos kesehatan terpadu tetap disiagakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para penyintas, meski jumlah pengungsi kini telah menurun. Bahkan, pelayanan dasar tetap menjadi perhatian utama meski kondisi sudah mulai membaik.
Data BNPB per 15 September 2026 menunjukkan jumlah pengungsi akibat gempa NTT mencapai 46.461 jiwa, turun signifikan dari sebelumnya yang sempat menembus lebih dari 150.000 jiwa. Sementara itu, penurunan ini menunjukkan bahwa proses pemulihan mulai berjalan dan warga perlahan kembali ke rumah masing-masing.
“Kami juga ingin memastikan pelayanan dasar dan kesehatan bagi para penyintas tetap terlaksana optimal,” jelas Berton.
Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak meninggalkan penyintas meski jumlah pengungsi sudah berkurang. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan bahwa tidak ada lagi korban tambahan akibat keterlambatan penanganan medis. Oleh karena itu, pos kesehatan tetap aktif sampai situasi benar-benar kondusif.
BNPB Minta Maaf dan Imbau Warga Cek Sumber Resmi
Ia menjelaskan bahwa informasi mengenai jumlah korban meninggal dunia di pengungsian sempat menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Banyak kabar yang tidak terverifikasi beredar di media sosial. Kemudian, kabar tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan keluarga korban.
Pemerintah pun terus mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi melalui sumber resmi yang tepercaya dan terverifikasi. Bahkan, pemerintah membuka akses informasi melalui kanal resmi BNPB dan Kementerian Kesehatan agar masyarakat tidak mudah terpancing hoaks.
“Kami mohon maaf apabila dinamika informasi sebelumnya sempat menimbulkan kekhawatiran dan spekulasi tertentu di masyarakat. Mari kita bersama memperkuat dukungan dan doa demi percepatan pemulihan saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur,” tutup Berton.
Pada akhirnya, pemerintah berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia bisa mempercepat pemulihan di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, pemerintah juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga ketenangan dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
