SUKABUMI – Badan Gizi Nasional (BGN) menempatkan wilayah Sukabumi dalam pengawasan ketat setelah hasil inspeksi mendadak (sidak) menunjukkan banyaknya pelanggaran standar operasional. Wakil ketua BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa Sukabumi merupakan salah satu wilayah dengan laporan permasalahan terbanyak dalam program pemenuhan gizi.
Tindakan tegas diambil dengan melakukan suspensi terhadap lebih dari 4.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum secara nasional yang tidak memenuhi Petunjuk Teknis (Juknis) atau terlibat dalam Kejadian Luar Biasa (KLB). Khusus untuk pelanggaran berat, pemerintah memastikan akan menghentikan penyaluran dana insentif bagi pengelola.
Temuan Fatal di Lapangan: Dari Hama hingga Menu “Asal-asalan”
Dalam tinjauan langsung ke SPPG Nyalindung 2, Sukabumi,baru baru ini, tim menemukan kondisi yang memprihatinkan. Nanik mengungkapkan kekecewaannya terhadap profesionalisme pengelola di lapangan. Beberapa temuan kunci meliputi:
Masalah Higienitas: Laporan adanya kontaminasi pangan oleh ulat dan belatung, yang memicu gangguan pencernaan pada penerima manfaat.
Ketidakpastian Menu: Pengelola ditemukan tidak memahami rencana menu harian. “Masak mau buat capcay tapi bahannya cuma ada wortel saja, tidak ada kol atau kembang kol,” kritik Nanik.
Ketidakjujuran Stok: Sempat terjadi perdebatan mengenai ketersediaan susu, di mana pihak pengelola baru mengakui adanya stok setelah mendapat teguran keras.
Teguran Keras: KaSPPG Adalah Pemimpin “Catering Raksasa”
Nanik mengingatkan bahwa setiap Kepala SPPG (KaSPPG) bertanggung jawab atas produksi 2.000 hingga 3.000 porsi makanan setiap harinya. Ia menekankan agar para mitra tidak bersikap defensif saat menerima evaluasi.
“Kalian adalah kepala sebuah ‘catering raksasa’. Kalau tidak benar memimpinnya, dapur bisa berantakan dan menimbulkan KLB. Jika terjadi KLB, nilai dari SDMO akan minus,” tegasnya melalui akun instagram pribadinya nanik_deyang
Penyediaan Fasilitas Standar
BGN mewajibkan seluruh mitra untuk segera melengkapi fasilitas dapur guna menjamin keamanan pangan, di antaranya:
Alat pengupas telur otomatis untuk menjaga kebersihan.
Chiller khusus untuk penyimpanan lauk yang telah dimarinasi.
Alat pemanggang standar (dilarang hanya menggunakan torch).
Wastafel yang memadai di area pemorsian.
Langkah ini diambil demi mempercepat program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa mengesampingkan faktor kesehatan. BGN memberikan kelonggaran penggunaan bangunan seperti ruko atau rumah makan untuk diubah menjadi SPPG, namun dengan syarat pengawasan sanitasi yang jauh lebih ketat untuk mencegah terulangnya kasus di Sukabumi.
Red
