SUKABUMI | HAREWOS.COM Pengucuran anggaran negara dalam jumlah fantastis untuk program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat kini menjadi sorotan tajam di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Biro (Kabiro) media harewos.com Kabupaten Sukabumi, Dendi Nurdiansyah, menegaskan pentingnya peran media dalam mengawal efektivitas dan transparansi penggunaan dana APBN tersebut di tingkat daerah.
Perspektif Media Terhadap Anggaran Fantastis
Dendi mengungkapkan bahwa besarnya dana yang dialokasikan pemerintah memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai bagaimana teknis pengawasan dan siapa saja yang akan mengelola dana tersebut di lapangan.
“Sebagai insan pers, kami di harewos.com melihat bahwa anggaran sebesar ini ibarat pisau bermata dua. Jika dikelola dengan benar, manfaatnya luar biasa. Namun, jika pengawasannya lemah, potensi penyimpangannya pun sangat besar. Media memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi mata dan telinga rakyat,” ujar Dendi Nurdiansyah.
Tantangan Transparansi di Kabupaten Sukabumi
Dendi Nurdiansyah menekankan tiga poin utama yang akan menjadi fokus pemantauan jurnalistiknya:
Akses Informasi: Pemerintah daerah maupun instansi terkait diharapkan tidak menutup diri terhadap data realisasi program agar publik bisa memantau secara langsung.
Kualitas dan Kuantitas: Khusus untuk program MBG dan Sekolah Rakyat, Dendi menyoroti agar kualitas yang diterima masyarakat sesuai dengan nilai anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN.
Dampak Ekonomi Lokal: Memastikan program seperti Kopdes benar-benar memberdayakan warga desa di Sukabumi, bukan justru menguntungkan pihak luar atau segelintir elite.
Komitmen Kawal Program Nasional
Lebih lanjut, Dendi menyatakan bahwa harewos.com akan terus melakukan investigasi dan pelaporan secara berkala mengenai progres program-program ini di wilayah Sukabumi. Ia mendorong masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi atau laporan kepada media jika menemukan kejanggalan di lapangan.
“Kami akan terus mengawal. Jangan sampai anggaran yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat ini justru tidak tepat sasaran karena kurangnya transparansi dan lemahnya pengawasan dari berbagai pihak,” tegasnya menutup pembicaraan.
Editor: Fauzan Latif Adam
