BANDUNG – HAREWOS.COM , Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, melontarkan gagasan berani terkait pengelolaan infrastruktur jalan di wilayah Jawa Barat. Melalui unggahan di akun TikTok resminya (@dedimulyadiofficial), ia mengusulkan transformasi besar-besaran yang mencakup peningkatan fasilitas hingga perubahan skema pembiayaan jalan.
Visi Jalan Berkualitas Dunia
Dalam video berdurasi singkat tersebut, Dedi Mulyadi memaparkan lima standar utama yang ingin ia wujudkan untuk jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat:
Kualitas Fisik yang Mulus: Menjamin kenyamanan berkendara tanpa lubang.
Sistem Drainase yang Memadai: Mencegah genangan air yang sering merusak struktur jalan.
Keamanan Berbasis Teknologi: Pemasangan CCTV di berbagai titik untuk memantau keamanan pengguna jalan.
Penerangan yang Estetik: Jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak hanya terang, tapi juga memperindah kawasan.
Pos Keamanan Terintegrasi: Penyediaan pos yang dilengkapi dengan mobil derek, pemadam kebakaran, ambulans, hingga tim paramedis.
“Gunakan Baru Bayar”: Keadilan bagi Pengguna Jalan
Bagian yang paling mencuri perhatian adalah usulan Dedi untuk menghapus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan menggantinya dengan sistem Jalan Berbayar. Menurutnya, langkah ini diambil demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.
“Prinsipnya adalah menggunakan jalan baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar,” ujar Dedi dalam video tersebut.
Ia merinci beberapa indikator keadilan dari sistem ini:
Intensitas Penggunaan: Mereka yang lebih sering menggunakan jalan tentu memiliki kewajiban bayar yang lebih tinggi.
Beban Kendaraan: Semakin berat beban kendaraan yang melewati jalan (seperti truk besar), semakin tinggi pula tarif yang dikenakan karena dampak kerusakan jalan yang ditimbulkan lebih besar.
Efisiensi: Mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan berdasarkan kebutuhan mendesak saja, sehingga diharapkan dapat mengurangi kemacetan.
Masih dalam Tahap Pengkajian
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa ide ini masih berupa gagasan awal. Ia juga menyampaikan bahwa tim pengkaji telah disiapkan untuk melakukan telaah lebih mendalam dengan melibatkan berbagai pihak.
“Tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para akademisi, para pakar, dan berbagai pihak lainnya yang memiliki kompetensi dalam membaca arah perkembangan infrastruktur jalan,” pungkasnya.
Hingga saat ini, unggahan tersebut terus mendapat beragam reaksi dari netizen, memicu diskusi hangat mengenai efektivitas transisi dari pajak tahunan ke sistem berbayar di jalan non-tol.
Penulis : Fauzan Latif Adam
